Kontroversi Perempuan Pansel KPK


Artikel asli karya Guru besar hukum tata negara Unmer Malang bernama Yang Mulia Bapak Prosesor Samsul Wahidin ada di sini. Saya cuma copy paste, dengan sediiiikiiittttttttt sekali modifikasi. Sambil membaca coba dibayangkan Guru besar hukum tata negara Unmer Malang bernama Yang Mulia Bapak Prosesor Samsul Wahidin sebagai seorang perempuan.

SEPERTI tiada henti, kontroversi dibuat dalam mengelola negeri ini. Kali ini, seluruh anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK adalah laki-laki. Meski alasan pemilihan seluruh anggota laki-laki itu tidak disebutkan, setidaknya penunjukan tersebut menyulut kontroversi yang justru sebenarnya bak kebalikan moto pegadaian: Menyelesaikan masalah dengan masalah. Semua dengan argumentasi yang kualitatif dan relatif.

Kebijakan itu seolah ’’menelanjurkan’’ bahwa perempuan tidak sesuai untuk duduk di posisi tersebut. Para agamawan yang reputasi moralitasnya tidak diragukan belum memenuhi syarat untuk duduk di pansel. Kebijakan itu juga bermakna percobaan. Bagaimana kalau seluruh anggota pansel adalah laki-laki, tanpa perempuan? Bukankah itu sejarah yang sangat penting sebagai buah kemenangan laki-laki sebagai perwujudan kesetaraan gender?

Aspek Kewenangan

Dari segi kewenangan, kita semua yang membenci korupsi bercita-cita sekurangnya menginginkan terwujudnya tanah air yang bebas korupsi. Korupsi yang tidak semata dipandang sebagai penyimpangan administrasi, tetapi merupakan extraordinary crime. Kejahatan yang bisa membangkrutkan negara. Koruptor tidak semata merugikan keuangan, namun juga pelanggaran berat terhadap prinsip moralitas kehidupan bersama. Karena itu, koruptor layak dijatuhi hukuman mati.

Kesepakatan yang merupakan komitmen tersebut harus terefleksi dalam kinerja konkret, terutama dengan tampilnya orang-orang yang bersih melawan korupsi. Merekalah yang layak menduduki posisi pimpinan KPK. Kejahatan itu umumnya lebih banyak dilakukan kaum perempuan. Sebab, sebagian besar tempat strategis sebagai sumber perilaku korupsi diduduki perempuan. Jadi, keliru jika pansel yang akan memilih tokoh-tokoh itu bukan perempuan.

Jika dirunut, seharusnya refleksi kewenangan untuk memberantas harus diduduki kaum perempuan. Pansel yang membentuk kepemimpinan KPK seharusnya terdiri atas kaum perempuan. Agak ganjil jika perempuan yang nanti menjalani seleksi berhadapan dengan lelaki yang kewenangan –yang bersumber pada biologis– dan geraknya lebih terbatas jika dibandingkan dengan perempuan. Bahasa wayangnya, seharusnya Srikandi, Limbuk atau Cangik, bukan Arjuna, Werkudara, apalagi Gatotkaca.

Pada aspek kewenangan, penunjukan anggota pansel itu merupakan hak prerogatif presiden. Namun, hak tersebut seharusnya diimplementasikan tidak semata dalam makna administratif. Aspek sosiokultural, termasuk agama, seharusnya dijadikan pertimbangan utama. Pada konsep agama, pansel itu adalah pemimpin. Orang yang akan menjadi pimpinan KPK harus tunduk pada aturan pansel yang semua laki-laki. Jadi, itu bertentangan dengan khitah agama dan moralitas sosial.

Pemilihan tersebut tentu berdasar mekanisme yang terukur serta terbuka dan dilakukan tokoh yang memang punya kredibilitas untuk mendudukkan para tokoh yang layak jadi pionir pemberantasan korupsi, dalam hal ini adalah pimpinan KPK. Tetapi, harus dipahami pula, pansel tidak sedang menyeleksi malaikat dan anggota pansel sendiri bukan malaikat. Semua adalah manusia yang tidak luput dari cela dan cacat. Namun, dengan memilih seluruh anggota pansel laki-laki, itu sudah merupakan cacat bawaan.

Dari standar normatif yang menjadi acuan seleksi, di samping yang sudah tertulis, ada keharusan bersifat terukur dalam arti kinerja pansel yang dibentuk itu menggunakan standar yang akuntabel. Akuntabilitas yang tecermin dari profil yang secara sosial bisa diterima. Dan itu ada pada perempuan, bukan laki-laki.

Dengan keharusan kinerja bersifat terbuka, tidak ada kasak-kusuk yang memandang perspektif pemberantasan korupsi dari dimensi yang objektif. Tidak pandang tempat atau asal dari mana pimpinan KPK nanti dipilih. Yang paling mengetahui implementasi hal itu adalah perempuan. Mengartikulasikan hal tersebut bagi seorang laki-laki cenderung menjadi fitnah.

Penyimpangan Administrasi

Tidak bermaksud prejudice, seharusnya tokoh pansel adalah orang yang mempunyai relasi terhadap permasalahan korupsi. Ibarat mengangkat mandor atau pengawas keamanan, hendaknya sosok itu diambil dari tokoh yang dekat dengan masalah keamanan atau orang yang punya hubungan atau relasi yang kuat dengan apa yang seharusnya dijaga. Jadi, ada hubungan emosional yang kuat antara pekerjaan dan personnya. Kalau tidak, mereka akan kehilangan jiwa dari pekerjaan yang dimaksud.

Kali ini begitu aneh. Entah bermaksud vevire pericoloso atau ada motivasi lain menunjuk anggota pansel laki-laki semua. Cenderung aneh pula, tidak ada seorang pun di antara sembilan person itu yang perempuan. Pada satu sisi, itu menjadi kemajuan penting dalam kaitan dengan bias gender. Tetapi, tentu itu bukan masalah dasar yang harus dijadikan pertimbangan. Objektif, bagaimanapun, akses dan orientasi laki-laki tidak akan lebih kuat daripada perempuan. Apalagi ketika yang dihadapi adalah permasalahan yang berkaitan dengan extraordinary crime.

Harapan besar untuk memberantas korupsi, formalnya, ditujukan kepada kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Namun, apakah bisa dijamin para tokoh laki-laki yang kendati ’’hanya’’ menjadi pansel itu bisa memilih pimpinan KPK yang benar-benar teruji? Dari perspektif ini, pandangan terhadap korupsi tampak lebih pada penyimpangan administratif daripada bersifat extraordinary crime. Keharusan atau harapan agar KPK menjadi lembaga yang berwibawa juga sulit terpenuhi jika diisi tokoh yang diseleksi kaum laki-laki, yang tentu perspektif kinerjanya akan lebih sempit, tidak sebagaimana perempuan. Kecuali jika nanti dari hasil kinerja itu yang terpilih juga sama-sama laki-laki. Pansel laki-laki menghasilkan pimpinan KPK laki-laki? Oh… My Fucking God…

Panitia seleksi itu sudah lengkap dalam arti keahliannya. Namun, keahlian yang dimaksud tentu tidak berorientasi pada penanganan permasalahan hukum yang memadai. Ketika nanti harus dijabarkan dalam peraturan yang menjadi syarat, hal itu tidak akan bisa terakomodasi secara maksimal, apalagi memperkuat KPK. Ketuanya adalah ekonom, ahli keuangan, dan moneter. Dalam perspektif ini, yang menjadi masalah adalah pemberantasan korupsi yang memandang sebagai permasalahan ekonomi. Padahal, permasalahan korupsi merupakan dimensi hukum serta perilaku menyimpang secara psikologis.

Hal yang juga seharusnya dipertimbangkan, pansel itu mencerminkan aspek sosiokultural. Dalam filosofi Jawa, ada petitih bahwa rusaknya dunia itu karena tiga a: harta, takhta, dan pria. Itu memang relatif, tetapi sampai sekarang belum terpatahkan. Jadi, bagaimana mungkin mengangkat lelaki sebagai key person dalam membentuk kepemimpinan KPK yang kuat, sedangkan laki-laki dalam perspektif ini menjadi sumber kerusakan?

Meski presiden berharap pansel segera bekerja, di sana juga terselip harapan, pansel yang kontroversial itu menjadi catatan yang dengan penuh harap dipertimbangkan kembali untuk mewujudkan harapan presiden tersebut. (*)

Dunia ideal saya adalah dunia yang gender-blind. Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau, nggak peduli kamu numbuhin penis atau vagina di pangkal paha. Jadi, ada yang salah di kepala kamu, kalau kamu mengamini opini Guru besar hukum tata negara Unmer Malang bernama Yang Mulia Bapak Prosesor Samsul Wahidin.

Dan sebaliknya, semua anggota Pansel KPK adalah perempuan juga bukan suatu hal yang seharusnya membuat kita berfikir kalau semuanya sudah baik. Because Ratu Atut, Angelina Sondakh, Nunun N (and others) are also real.

Kita tentu saja patut menghargai keputusan Jokowi yang menunjuk semua anggota pansel perempuan di lingkungan yang alam bawah sadarnya masih beranggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua. Ini adalah sebuah dorongan yang diperlukan untuk membuat perubahan. Memberikan kesempatan perempuan-perempuan yang berkompetensi untuk tampil dan menunjukkan bahwa terlahir dengan aksesoris permanen berupa vagina bukan hal yang buruk. A baby step untuk menciptakan gender-blind society.

Pansel laki-laki menghasilkan pimpinan KPK laki-laki? Oh… My Fucking God…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s